Wakil Ketua DPR Sebut Pembahasan RUU PDP Mulai Temui Titik Terang

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dengan pemerintah sudah menemui titik temu.

Sejauh ini, salah satu pembahasan yang mandek dalam RUU PDP adalah mengenai pasal yang mengatur lembaga otoritas yang mengawasi PDP. Namun, kata dia, saat ini permasalahan itu sudah mulai menemui titik temu, meski belum final.

"Kelihatannya Komisi I dan pemerintah sudah mencapai, hampir mencapai titik temu tentang RUU PDP yang tentunya akan menghasilkan suatu undang-undang yang sudah dinanti-nanti oleh banyak pihak dan tentunya bisa berguna untuk rakyat dan negara kita," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/11).

"Dan kami mendengar bahwa teman-teman menargetkan dalam satu masa sidang ini akan diselesaikan," ujarnya menambahkan.

Pembahasan RUU PDP memang berjalan alot. Salah satu yang menjadi polemik mengenai lembaga pengawas PDP.

DPR sebelumnya mendesak agar lembaga pengawas independen, lantaran posisi pemerintah dalam hal ini menjadi pihak yang mengelola data. Sementara, dari pihak pemerintah ingin lembaga pengawas ada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Menurut Dasco, mengenai hal itu di antara pemerintah dan DPR sudah hampir menemukan kata sepakat. Namun, hal itu masih digodok menuju finalisasi.

"Oleh karena itu marilah kita tunggu saja finalnya seperti apa dan saya yakin bahwa kedua belah pihak memang mempunyai maksud yang sama-sama baik dalam undang-undang ini," tuturnya.

Kendati begitu, Dasco menyebut saat ini finalisasi RUU PDP juga masih dalam proses. Masih ada beberapa kalo jadwal rapat hingga akhirnya UU itu disahkan.

"Sementara masih ada jadwal rapat-rapat konsultasi, baik dengan pihak pemerintah maupun nanti dengan pimpinan DPR sebelum kemudian itu diambil dalam keputusan tingkat I antara Komisi I dengan pemerintah," katanya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya kembali memutuskan untuk memperpanjang waktu pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/9).

(dmi/kid)

[Gambas:Video CNN]

Share this post