Pemko Langsa Kesulitan Biayai Kegiatan Pemerintahan Surati Gubernur Aceh Hingga Presiden RI
Laporan Zubir | Langsa
SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Pemerintah Kota (Pemko) Langsa sangat kesulitan membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
Karena kemampuan keuangan yang terus berkurang baik di saat penetapan APBK TA 2021 maupun setelah penetapan APBK TA 2021.
"Apalagi setelah ditutupnya aplikasi untuk menginput insentif tenaga kesehatan (Innakesda) RSUD Langsa tahun 2020 oleh Kemenkes RI, sehingga menambah beban APBK Langsa," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa, Amri Alwi, SE, MM, kepada Serambinews.com, Jumat (3/9/2021).
Amri menambahkan, pada saat penetapan APBK Langsa 2021 ada beberapa belanja yang belum cukup dianggarkan sebesar Rp 11.153.505.203.
Baca juga: BREAKING NEWS - Pegunungan Ceuncrang Aceh Jaya Terbakar
Seperti belanja BPJS Kesehatan yang baru dianggarkan 7 bulan sebesar Rp 6.347.040.905.
Seharusnya dianggarkan Rp 10.910.506 108, sehingga masih kurang sebesar Rp 4.563.465.203.
Kemudian Belanja Rekening Lampu Jalan baru dianggarkan 8 bulan sebesar Rp 3.120.000.000.
Seharusnya dianggarkan Rp 4.680.000.000, sehingga masih kurang dianggarkan Rp 1.560.000.000.
Selanjutnya tambahan penghasilan pegawai RSUD Langsa dan pegawai Puskesmas seharusnya dianggarkan sebesar Rp 5.030.000.000.
0 Response to "Pemko Langsa Kesulitan Biayai Kegiatan Pemerintahan Surati Gubernur Aceh Hingga Presiden RI"
Post a Comment